TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM (Studi Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk)

Abstract

Perkawinan dalam Islam bukan hanya sekedar ikatan keperdataan, tetapi juga merupakan ikatan yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, dimana hubungan suami istri berada dalam ikatan yang kuat sesuai dengan perintah Allah SWT.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai dispensasi kawin, menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk., serta menganalisis implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, dan tokoh agama, serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Ketentuan hukum mengenai dispensasi kawin diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun bagi pria dan wanita, dengan pengecualian dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengatur prosedur pemeriksaan perkara dispensasi kawin yang mewajibkan hakim untuk mendengarkan keterangan anak, memverifikasi ketiadaan paksaan, dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.Pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk.telah memenuhi ketentuan formal dengan mempertimbangkan kewenangan mengadili, kedudukan hukum pemohon, alasan permohonan berupa hubungan yang sudah sangat dekat, ketiadaan paksaan, ketiadaan halangan perkawinan, dan kesiapan ekonomi calon suami. Implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak telah dilaksanakan melalui pemberian nasihat tentang risiko perkawinan anak, mendengarkan pendapat anak, dan menyarankan penundaan perkawinan, meskipun masih terdapat keterbatasan seperti tidak adanya rujukan kepada psikolog dan pertimbangan kelanjutan pendidikan yang minimal.Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah menerapkan ketentuan dispensasi kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk telah memenuhi aspek formal dan materil, namun implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak masih menghadapi tantangan dari aspek normatif, institusional, dan sosial-kultural.