PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN PREMANISME OLEH BRIMOB KOMPII 2 BATALIYON A DESA BUNTU BEDIMBAR KEC. TANJUNG MORAWA KAB. DELI SERDANG

Abstract

nomena premanisme di Indonesia khususnya di Kabupaten Deli Serdang mulai berkembang hingga sekarang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Kejadian-kejadian yang terus terjadi atas perbuatan preman ini sangat mengganggu ketentraman, kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian diharapkan dapat memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri. Tesis ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Yang Dilakukan Premanisme oleh Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang”. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme di Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang?. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme di Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang sudah disesuaikan dengan substansi dari KUHP itu sendiri. Karena premanisme merujuk pada beberapa tindakan, maka aksi premanisme akan di proses berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan. Umumnya yang terjadi, Premanisme merupakan tindakan yang mengarah pada pemerasan dan pengancaman seperti yang dijelaskan dalam Pasal 368 dan 369 KUHP. Akan tetapi, pada hakikatnya premanisme juga tidak hanya berkaitan dengan pasal tersebut. di Kecamatan Desa Buntu Bedimbar itu sendiri, aksi premanisme itu juga ada yang termasuk sebagai tindakan pencurian dengan kekerasan seperti yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Dalam proses penegakan aksi premanisme yang sesuai dengan KUHP