ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN BAGIAN SAMAPTA DALAM PENANGANAN PERISTIWA UNJUK RASA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

Abstract

Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Dalam pelaksanaannya, bagian Samapta Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama unjuk rasa berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran bagian Samapta dalam penanganan unjuk rasa, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta mengkaji implementasi prinsip hak asasi manusia dalam pengamanan unjuk rasa. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui analisis terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen-dokumen resmi. Sumber data primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan peraturan pelaksanaan terkait. Data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran bagian Samapta dalam penanganan unjuk rasa meliputi tiga aspek utama: preventif, represif, dan edukatif. Peran preventif dimulai sejak tahap pemberitahuan sesuai Pasal 10 UU Nomor 9 Tahun 1998, meliputi koordinasi dengan instansi terkait dan persiapan pengamanan. Peran represif didasarkan pada Pasal 15 yang memberikan kewenangan pembubaran unjuk rasa dalam kondisi tertentu. Peran edukatif dilaksanakan melalui sosialisasi dan pembinaan masyarakat tentang tata cara unjuk rasa yang sesuai hukum. Implementasi prinsip hak asasi manusia masih menghadapi kendala dalam aspek proporsionalitas penggunaan kekuatan, non-diskriminasi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun memiliki landasan hukum yang kuat, implementasi peran bagian Samapta masih memerlukan penyempurnaan dalam aspek regulasi, kapasitas sumber daya manusia, dan sistem pengawasan. Direkomendasikan perlunya revisi UU Nomor 9 Tahun 1998, peningkatan pelatihan HAM bagi personel, dan penguatan mekanisme akuntabilitas.