ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI OLEH PERSONEL SATUAN BRIMOB POLDA SUMATERA UTARA YANG MELAKUKANKASUS TINDAK PIDANA

Abstract

Pelaksanaan tugas personel Polri, khususnya anggota Satuan Brimob Polda Sumatera Utara sangat rentan terhadap pelanggaran kode etik profesi dan tindak pidana yang dapat merusak citra institusi Kepolisian. Pelanggaran tersebut kerap terjadi dalam penanganan perkara pidana, berupa penyalahgunaan wewenang, penggunaan kekerasan yang berlebihan, serta pelanggaran prosedur hukum yang berlaku. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri dan menghambat terwujudnya penegakan hukum yang adil dan profesional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga masalah pokok, yaitu: pertama, bentuk pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara yang melakukan perkara pidana; kedua, mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara yang melakukan perkara pidana; dan ketiga, pertanggungjawaban hukum terhadap personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait kode etik profesi Polri, mekanisme pengawasan internal, dan aspek akuntabilitas hukum personel Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara secara umum berupa penyalahgunaan wewenang, penggunaan kekerasan secara tidak proporsional, dan pengabaian prosedur hukum. Mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik dilakukan melalui lembaga internal seperti Propam dan Komisi Kode Etik Polri, serta pengawasan eksternal oleh Kompolnas dan masyarakat. Akuntabilitas hukum meliputi area etik, disiplin, dan pidana yang saling melengkapi untuk menjaga akuntabilitas dan profesionalisme.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan internal dan eksternal serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran kode etik untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kepolisian dan memastikan penegakan hukum yang adil.