PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAMAN/KREDIT UMUN PEDESAAN ( KUPEDES ) PUTUUSAN NOMOR 76 Pdt.G.S/2024/PN Mdn

Abstract

Masyarakat pedesaan di Indonesia kerap meminjam dana untuk usaha maupun kebutuhan konsumsi, namun banyak yang kesulitan mengembalikannya. PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui produk KUPEDES memberikan pinjaman hingga Rp250 juta bagi pelaku UMKM untuk berbagai keperluan. Namun, sering terjadi wanprestasi (gagal bayar), yang memberi hak bagi BRI untuk mengeksekusi agunan sesuai perjanjian. Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi penting untuk menjamin hak kreditur dan mendukung sistem perbankan yang sehat dan adil. Wanprestasi adalah kegagalan memenuhi kewajiban perjanjian yang dapat berakibat hukum. Ganti rugi akibat wanprestasi meliputi biaya, kerugian nyata, dan keuntungan yang hilang. Perjanjian yang sah jika ada kesepakatan, kecakapan, objek jelas, dan sebab yang halal. Asas kebebasan berkontrak dan itikad baik menjamin keadilan dalam kepastian hukum. Perjanjian dapat berakhir karena pembayaran, pembatalan, atau lewat waktu. Kredit adalah pinjaman dengan bunga, dinilai melalui prinsip 5C dan wajib tertulis.Di desa, kredit seperti Kupedes pada PT. Bank BRI jadi akses pembiayaan, desa diakui dalam UU No. 6 Tahun 2014. Penelitian ini dilakukan di Kota Medan, Sumatera Utara, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Mdn terkait wanprestasi perjanjian KUPEDES. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan memahami implikasi hukum dari putusan yang diteliti. Perkara wanprestasi di PN Medan melibatkan debitur yang gagal melunasi kredit KUPEDES sebesar Rp80.000.000,-. Total tunggakan mencapai Rp82.933.547,- meskipun telah diberi somasi oleh PT. Bank BRI. Debitur tidak kooperatif dan absen dalam persidangan. Hakim memutus debitur wanprestasi dan memerintahkan pelunasan serta sita agunan. Penyebab wanprestasi meliputi ketidakmampuan finansial dan kurangnya pemahaman perjanjian. Bank disarankan meningkatkan analisis kredit dan edukasi nasabah. Pencegahan melalui prinsip 4P dan 3R, perjanjian yang jelas, serta somasi bertahap. Dengan upaya hukum dan manajemen risiko yang terstruktur, baik pihak bank maupun debitur dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya wanprestasi dan menjaga keberlangsungan program kredit mikro seperti KUPEDES.