PERAN e-Court DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN PADA TINGKAT BANDING MEDAN

Abstract

Sistem peradilan Indonesia selama ini menghad api berbagai kendala seperti proses yang lambat, birokrasirumit, dan tingginya biayalitigasi. Sebagairespons, MahkamahAgungRepublik Indonesia meluncurkan e-Court (The Electronics Justice System) melaluiPeraturanMahkamahAgungNomor 3 Tahun 2018, yang kemudiandisempurnakandenganPermaNomor 1 Tahun 2019 danPermaNomor 7 Tahun 2022. Sisteminibertujuanmewujudkanperadilan yang sederhana, cepat, danbiayaringan, termasukpadatingkat banding di PengadilanTinggi Medan yang membawahi 20 satuankerjaperadilan di Provinsi Sumatera Utara. Penelitianinibertujuanuntukmengetahuiimplementasi e-Court dalammenciptakanperadilan yang sederhana, cepat, danbiayaringanpadatingkat banding Medan; mengidentifikasimanfaat yang dirasakanparapihaksetelahditerapkannyasistemtersebut; sertamenganalisishambatandanupayapenanggulangannyadalampenerapan e-Court di PengadilanTinggi Medan. Penelitianinimenggunakanpendekatanyuridisnormatif-empirisdenganspesifikasideskriptifanalitis.Data diperolehmelaluistudikepustakaanterhadapperaturanperundang-undangan, jurnalilmiah, danliteraturhukum, sertawawancaraterstrukturdenganaparaturpengadilan, hakim yustisial, dankuasahukum di PengadilanTinggi Medan.PengadilanTinggi Medan telahmenerapkan e-Court mencakup e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation.Implementasiinimemberimanfaatnyataberupaefisiensiwaktudanbiaya, peningkatantransparansi, sertakemudahanaksesbagiseluruhpihakberperkara.Waktupenyelesaianperkara banding dapatberkuranghingga 30–40% dibandingkan proses manual. Namun, masihterdapathambatanberupaketidakstabilanjaringan internet, keterbatasanperangkatteknologi, rendahnyaliterasi digital sebagianpengguna, sertaresistensiterhadapperubahandarisistem manual ke digital.Penerapan e-Court di PengadilanTinggi Medan secaraumumtelahberjalansesuaiPermaNomor 1 Tahun 2019 danPermaNomor 7 Tahun 2022.Asasperadilan yang sederhana, cepat, danbiayaringantelahterwujud, meskipunpelaksanaan e-Litigation masihbelum optimal akibatkendalateknisdanketerbatasan SDM.Diperlukanpenguatansosialisasi, pelatihanberkelanjutan, sertapeningkataninfrastrukturteknologiinformasi agar sisteminidapatdiimplementasikansecaramaksimal.