PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 2018 TENTANG TERORISME OLEH GEGANA DALAM MELAKSANAKAN OPERASI DI WILAYAH POLDA SUMATERA UTARA

Abstract

Terorisme merupakan ancaman serius terhadap keamanan dan persatuan bangsa Indonesia. Peristiwa-peristiwa seperti bom bunuh diri di Polrestabes Medan tahun 2019 menunjukkan bahwa aksi teror semakin kompleks dan membutuhkan penanganan yang cepat serta tepat. Untuk itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai landasan hukum yang memperkuat kewenangan aparat, termasuk Detasemen Gegana Brimob Polri, dalam melaksanakan operasi penanggulangan terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 dilaksanakan oleh Detasemen Gegana di wilayah Polda Sumatera Utara, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam operasi, serta merumuskan strategi peningkatan efektivitas penerapan undang-undang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan undang-undang ini telah dilaksanakan melalui pendekatan preventif, preemptif, dan represif, seperti sterilisasi rumah ibadah, kegiatan sosial “Minggu Kasih”, patroli pengamanan, hingga simulasi latihan anti-teror. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya keterbatasan peralatan modern, kurangnya koordinasi lintas instansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas personel, modernisasi sarana-prasarana, serta penguatan sinergi antar-lembaga untuk mewujudkan penanggulangan terorisme yang lebih efektif di Sumatera Utara.