ANALISIS YURIDIS PERAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT PROPAGANDA DAN REKRUTMEN KELOMPOK TEROR DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan transformasi besar dalam pola penyebaran informasi, termasuk dalam aktivitas propaganda dan rekrutmen yang dilakukan oleh kelompok teror. Media sosial menjadi salah satu sarana utama yang dimanfaatkan untuk menyebarluaskan paham radikal, membangun jejaring, hingga merekrut anggota baru secara terselubung. Fenomena ini menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan nasional dan tatanan sosial di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana peran media sosial sebagai alat propaganda dan rekrutmen kelompok teror di Indonesia; kedua, bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menanggulangi penyalahgunaan media sosial tersebut; ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana terorisme berbasis digital.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu mengkaji ketentuan hukum positif yang relevan serta pendapat para ahli hukum sebagai bahan analisis. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai dasar hukum utama memuat ketentuan pidana terhadap penyebaran informasi bermuatan kebencian, ajakan kekerasan, hingga penyalahgunaan media elektronik. Meski demikian, penerapannya masih dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti sulitnya identifikasi pelaku yang menggunakan akun anonim, keterbatasan teknis pelacakan digital, serta perlunya kerja sama lintas batas dengan penyedia platform asing.

Penerapan hukum pidana berbasis UU ITE harus disertai dengan pendekatan preventif seperti edukasi literasi digital, penguatan ideologi Pancasila di ruang maya, dan kolaborasi antara pemerintah dengan platform digital internasional. Tanpa sinergi lintas sektor yang melibatkan aspek hukum, teknologi, edukasi, dan sosial, upaya menanggulangi propaganda dan rekrutmen terorisme melalui media sosial akan terus menghadapi tantangan serius.