PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM YANG DILAKUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) ( Studi putusan Pengadilan Negeri Medan No 1/Pid.s/2024/PN Mdn)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya patologi birokrasi pemilu berupa tindak pidana manipulasi suara yang melibatkan penyelenggara pemilu tingkat ad hoc. Fokus kajian diarahkan pada kasus penggelembungan suara Pemilu Legislatif 2024 oleh tiga oknum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Medan Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana pemilu kedinasan, membedah dasar pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) dalam penjatuhan sanksi, serta mengidentifikasi hambatan pelaksanaan tugas PPK di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum primer difokuskan pada draf dokumen tertulis Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.S/2024/PN Mdn [Putusan No. 1/Pid.S/2024/PN Mdn]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban pidana (criminal liability) terhadap tiga komisioner aktif PPK Medan Timur telah memenuhi unsur actus reus berupa manipulasi fisik data rekapitulasi numerik dan unsur mens rea berupa kesengajaan sebagai maksud (dolus directus) untuk menggeser suara partai politik secara bersama-sama (Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP). Kedudukan hukum pelaku sebagai penyelenggara pemilu aktif mengaktifkan klausul pemberatan sanksi khusus sepertiga (delictum proprium) berdasarkan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atas dasar pengkhianatan terhadap kepercayaan publik (breach of public trust). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis sanksi minimalis 3 (tiga) bulan penjara dengan pertimbangan hukum (ratio decidendi) bahwa pergeseran suara tersebut berhasil dideteksi dan dikoreksi kembali pada pleno tingkat kota, sehingga tidak ada hak suara peserta pemilu yang hilang secara permanen. Namun, penalaran ini dinilai mengabaikan kemanfaatan hukum (zweckmassigkeit) dan gagal memberikan efek jera (deterrent effect), di mana dalam pemutakhiran hukumnya, putusan tersebut akhirnya diperberat oleh Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusan Nomor 1088/PID.SUS/2024/PT MDN menjadi 8 (delapan) bulan penjara. Lebih lanjut, fakta persidangan merekam adanya hambatan internal sistemik berupa beban kerja ekstrem (workload overload) maraton yang memicu kelelahan fisik petugas (human fatigue), kerentanan aplikasi Sirekap, serta hambatan eksternal sosiologis berupa intimidasi saksi di arena pleno dan desakan penetrasi kapital transaksional (suap) dari pihak ketiga. Riset ini merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengevaluasi batasan durasi rapat pleno rekapitulasi serta memperkuat muatan bimbingan teknis yang menyentuh aspek integritas yuridis-pidana. Selain itu, jajaran majelis hakim di masa mendatang diharapkan menjatuhkan sanksi yang lebih progresif dan mendekati batas maksimal tuntutan demi menegakkan kedaulatan demokrasi rakyat.